- Pemerintahan Presiden Donald Trump berencana untuk mengubah sekitar 20 metrik ton plutonium era Perang Dingin dari hulu ledak nuklir yang dibongkar menjadi

Bahan bakar nuklir itu nantinya akan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan listrik Amerika Serikat (AS).

Rencana itu diungkap sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters, Minggu (24/8/2025). Sebuah draf memo yang beredar juga menguraikan rencana itu.

Plutonium sebelumnya hanya dikonversi menjadi bahan bakar untuk reaktor komersial AS dalam uji coba jangka pendek. Rencana ini akan menindaklanjuti perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada bulan Mei yang memerintahkan pemerintah untuk menghentikan sebagian besar program pengenceran dan pembuangan plutonium surplus yang ada, dan sebagai gantinya menyediakannya sebagai bahan bakar untuk teknologi nuklir canggih.

Baca Juga: Pesawat Komando Nuklir AS Berkeliaran di Greenland, Ada Misi Apa?

Departemen Energi atau DOE berencana mengumumkan dalam beberapa hari mendatang bahwa mereka akan meminta proposal dari industri, kata sumber pemerintah AS yang berbicara dengan syarat anonim.

Sumber tersebut memperingatkan bahwa karena rencana tersebut masih berupa draf, detail akhirnya dapat berubah sambil menunggu diskusi lebih lanjut.

Plutonium akan ditawarkan kepada industri dengan biaya rendah atau bahkan gratis—dengan syarat tertentu.

Menurut memo tersebut, industri akan bertanggung jawab atas biaya transportasi, perancangan, pembangunan, dan penghentian operasional fasilitas yang telah disetujui DOE untuk mendaur ulang, memproses, dan memproduksi bahan bakar tersebut.

Detail mengenai volume plutonium, tanggung jawab industri dalam rencana tersebut, dan kemungkinan waktu pengumuman di AS, belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Sebanyak 20 metrik ton tersebut akan diambil dari cadangan plutonium tingkat senjata yang lebih besar, yaitu 34 metrik ton, yang sebelumnya telah dijanjikan Amerika Serikat untuk dimusnahkan berdasarkan perjanjian non-proliferasi dengan Rusia pada tahun 2000.

Departemen Energi tidak mengonfirmasi atau membantah laporan tersebut, hanya mengatakan bahwa departemen tersebut sedang mengevaluasi berbagai strategi untuk membangun dan memperkuat rantai pasokan domestik untuk bahan bakar nuklir, termasuk plutonium, sebagaimana diarahkan oleh perintah Trump.

Mendorong industri kelistrikan AS merupakan prioritas kebijakan pemerintahan Trump karena permintaan listrik AS meningkat untuk pertama kalinya dalam dua dekade seiring dengan lonjakan pusat data yang dibutuhkan untuk artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Gagasan untuk menggunakan surplus plutonium sebagai bahan bakar telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar keselamatan nuklir yang berpendapat bahwa upaya serupa sebelumnya telah gagal.

Berdasarkan perjanjian tahun 2000, plutonium awalnya direncanakan untuk dikonversi menjadi bahan bakar oksida campuran atau MOX untuk digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun pada tahun 2018, pemerintahan Trump yang pertama membatalkan kontrak untuk proyek MOX yang disebut-sebut akan menelan biaya lebih dari USD50 miliar.

Departemen Energi AS menyimpan surplus plutonium di fasilitas-fasilitas senjata yang dijaga ketat, termasuk Savannah River di Carolina Selatan, Pantex di Texas, dan Los Alamos di New Mexico. Plutonium memiliki waktu paruh 24.000 tahun dan harus ditangani dengan alat pelindung diri.

Hingga perintah Trump pada bulan Mei, program AS untuk membuang plutonium melibatkan pencampurannya dengan bahan inert dan menyimpannya di lokasi penyimpanan bawah tanah eksperimental yang disebut Pabrik Percontohan Isolasi Limbah (WIPP) di New Mexico.

Departemen Energi memperkirakan bahwa penguburan plutonium akan menelan biaya USD20 miliar.

"Mencoba mengubah material ini menjadi bahan bakar reaktor adalah kegilaan. Itu sama saja dengan mencoba mengulang program bahan bakar MOX yang membawa bencana dan berharap hasil yang berbeda," kata Edwin Lyman, fisikawan nuklir di Union of Concerned Scientists.

"Kelebihan plutonium adalah produk limbah berbahaya dan Departemen Energi harus tetap berpegang pada rencana yang lebih aman dan jauh lebih murah untuk mengencerkan dan membuangnya langsung di WIPP," imbuh dia.

(mas)