Israel Betulan Mau Ambil Alih Gaza, Bersiap Operasi Besar-besaran - Komp6

TEL AVIV, KOMPAS.com - Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih Gaza City, Ibu Kota Jalur Gaza.

Keputusan ini diumumkan pada Jumat (8/8/2025) melalui pernyataan resmi kantor perdana menteri, sebagaimana dilansir AFP.

Dalam rencana tersebut, militer Israel akan bersiap mengambil kendali Kota Gaza sambil menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di luar zona pertempuran.

Baca juga: Soal Pendudukan Gaza, Netanyahu: Bukan Memerintah, tapi Mengendalikan

Kantor Netanyahu menyatakan, langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk mengalahkan Hamas di Jalur Gaza.

Kabinet keamanan, melalui pemungutan suara mayoritas, juga mengadopsi lima prinsip sebagai upaya mengakhiri perang.

Prinsip tersebut meliputi pelucutan senjata Hamas, pengembalian seluruh sandera baik hidup maupun meninggal, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel di wilayah tersebut, serta pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan dari Hamas maupun Otoritas Palestina.

"Mayoritas menteri kabinet keamanan meyakini bahwa rencana alternatif yang telah diajukan tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pengembalian para sandera," bunyi pernyataan itu tanpa merinci lebih lanjut.

Baca juga: Israel Gunakan Amunisi AS secara Ilegal untuk Serang Sekolah di Gaza

Dalam rapat kabinet keamanan pada Kamis (7/8/2025), Netanyahu menegaskan bahwa Israel berencana mengambil kendali penuh atas Gaza, namun tidak berniat memerintahnya secara langsung.

Hampir dua tahun sejak perang di Gaza pecah, Netanyahu menghadapi tekanan yang kian besar dari dalam dan luar negeri.

Desakan itu muncul untuk segera menyepakati gencatan senjata, mengingat lebih dari dua juta penduduk Palestina di Gaza kelaparan.

Gencatan senjata juga dinilai penting untuk menyelamatkan para sandera yang masih ditahan kelompok milisi di sana.

Baca juga: Truk Bantuan Terbalik, 20 Warga Gaza Kelaparan Tewas dalam Kerumunan

Perbedaan internal

Di Yerusalem, Kamis (7/8/2025) malam, ratusan demonstran berunjuk rasa di luar kantor perdana menteri menentang perluasan perang dan mendesak kesepakatan pembebasan semua sandera.

"Saya di sini karena saya muak dan lelah dengan pemerintah ini. Pemerintah ini telah menghancurkan hidup kami," kata Noa Starkman.

Forum Keluarga Sandera mendesak Kepala Staf Militer Eyal Zamir menolak perluasan operasi militer, sebagaimana dilansir Reuters.

Namun, Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan militer akan melaksanakan keputusan pemerintah hingga seluruh tujuan perang tercapai.

Sebelumnya, Netanyahu melakukan pertemuan dengan dengan Zamir awal pekan ini dan berlangsung tegang. Zamir disebut menolak rencana perluasan kampanye militer.

Jika terealisasi, penguasaan penuh akan membalikkan keputusan Israel pada 2005 yang menarik seluruh warga dan tentaranya dari Gaza, meski tetap mengendalikan perbatasan, wilayah udara, dan utilitas.

Partai-partai sayap kanan di Israel menyalahkan penarikan tahun 2005 itu sebagai penyebab kemenangan Hamas dalam pemilu 2006.

Baca juga: RI Akan Tampung 2.000 Warga Gaza di Pulau Galang, Beri Perawatan Medis

Hamas mengkritik

Lihat Foto

Di sisi lain, Hamas menyebut rencana Netanyahu sebagai kudeta terang-terangan terhadap proses negosiasi.

"Rencana Netanyahu untuk memperluas agresi menegaskan tanpa keraguan bahwa ia berusaha menyingkirkan para tawanannya dan mengorbankan mereka," demikian pernyataan Hamas.

Seorang pejabat resmi Yordania mengatakan kepada Reuters, negara-negara Arab hanya akan mendukung apa yang disepakati oleh Palestina. Keamanan Gaza, menurutnya, harus ditangani melalui lembaga-lembaga Palestina yang sah.

Pejabat Hamas Osama Hamdan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pihaknya akan memperlakukan pasukan yang diterjunkan untuk memerintah Gaza sebagai pasukan pendudukan yang terhubung dengan Israel.

Baca juga: Gaza Desak Setop Bantuan Kemanusiaan Via Udara, Tuntut Akses Darat

Awal 2025, Israel dan Amerika Serikat (AS) menolak proposal Mesir yang didukung pemimpin Arab. 

Proposal itu memuat pembentukan komite administratif beranggotakan teknokrat Palestina independen untuk memerintah Gaza pascaperang.

Perundingan gencatan senjata yang semestinya dapat membebaskan lebih banyak sandera gagal pada Juli. Hamas telah memberi tahu mediator Arab bahwa peningkatan bantuan kemanusiaan bisa membuka kembali jalur negosiasi.

Israel menuduh Hamas menyita bantuan untuk pasukannya, tuduhan yang dibantah Hamas.

Baca juga: Bantuan via Udara Tidak Cukup Atasi Krisis dan Kelaparan di Gaza

Video yang dirilis pekan lalu menunjukkan dua sandera yang masih hidup dalam kondisi kurus dan lemah, memicu kecaman internasional.

Gambar anak-anak Gaza yang kelaparan juga memantik kritik global terhadap Israel atas memburuknya kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Militer Israel mengeklaim telah menguasai sekitar 75 persen wilayah Gaza. 

Sementara itu, sebagian besar dari sekitar dua juta penduduk Gaza telah mengungsi berkali-kali selama 22 bulan terakhir, dan lembaga bantuan memperingatkan situasi berada di ambang kelaparan.

"Ke mana kami harus pergi? Kami sudah cukup mengungsi dan dipermalukan," kata Aya Mohammad (30), warga Kota Gaza yang telah kembali ke rumah setelah berulang kali mengungsi.

Baca juga: Warga Israel Demo, Tuntut Perang di Gaza Disetop