Kolase X/@realDonaldTrump dan Instagram @nicolasmaduro

Ringkasan Berita:

• Parlemen Venezuela mengesahkan undang-undang baru yang memungkinkan hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda lebih dari 1 juta dolar bagi siapa pun yang mendukung blokade minyak AS.
• UU ini merupakan langkah tegas Presiden Maduro menanggapi blokade total yang diumumkan Donald Trump.
• Maduro mengajukan surat resmi ke PBB, meminta Dewan Keamanan menindaklanjuti operasi militer AS di Karibia yang dianggap melanggar kedaulatan,

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Venezuela kembali mengambil langkah keras di tengah eskalasi konflik dengan Amerika Serikat.

Dalam keterangan resmi yang dikutip dari The Barrons, Parlemen Venezuela secara resmi mengesahkan undang-undang baru, memungkinkan pemerintah memberikan hukuman penjara hingga 20 tahun.

Sanksi ini diberlakukan bagi warga negara atau pihak manapun yang mendukung blokade minyak AS, yang oleh Caracas disebut sebagai bentuk pembajakan internasional.

Selain hukuman pidana, aturan baru juga menetapkan denda lebih dari satu juta dolar AS jika individu atau kelompok mempromosikan atau mendukung blokade minyak tersebut.

Pemerintah Venezuela menyebut tujuan UU ini adalah melindungi kedaulatan negara dari intervensi asing yang memanfaatkan blokade dan sanksi untuk menggulingkan pemerintah Presiden Nicolás Maduro.

Dengan diberlakukannya UU ini,  Maduro ingin menjamin kebebasan navigasi dan perdagangan di perairan nasional, yang terus terancam oleh tindakan penyitaan kapal tanker dan blokade laut yang diberlakukan AS.

Sekaligus menjadi peringatan bagi oposisi yang mendukung kebijakan AS, termasuk pemimpin oposisi María Corina Machado, yang secara terbuka mendukung sanksi dan pengerahan angkatan laut Amerika di Karibia.

Respons Langsung Terhadap Blokade AS

Adapun langkah tegas ini muncul sebagai respon langsung terhadap kebijakan blokade total dan menyeluruh yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 16 Desember 2025.

Presiden AS Donald Trump menilai kapal-kapal tanker tersebut terlibat dalam aktivitas perdagangan minyak yang melanggar rezim sanksi, yang selama ini diberlakukan untuk menekan pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

AS menuding pemerintahan Maduro menggunakan pendapatan minyak untuk membiayai apa yang disebut Washington sebagai “terorisme narkoba”, perdagangan manusia, hingga kejahatan lintas negara.

Tuduhan inilah yang dijadikan dasar pemberlakuan sanksi ekonomi berlapis sejak masa jabatan pertama Trump, yang kini berkembang menjadi blokade total terhadap lalu lintas minyak Venezuela.

Namun Presiden Maduro menegaskan bahwa blokade AS merupakan pembajakan internasional, yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahannya dan menguasai minyak Venezuela.

Menurut Maduro, langkah hukum baru ini adalah bentuk perlindungan kedaulatan dan ekonomi nasional, sekaligus memberi perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terdampak blokade.

Venezuela Minta Tolong ke PBB

Lebih lanjut untuk mengecam tindakan pelanggaran yang terus dilakukan pemerintah AS, Presiden Venezuela Nicolás Maduro resmi mengajukan permohonan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Permohonan tersebut dituangkan dalam surat resmi yang dibacakan Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, pada Selasa (22/12/2025).

Dalam surat itu, Maduro menegaskan bahwa keberadaan armada dan operasi laut AS di perairan sekitar Venezuela telah menimbulkan tekanan militer yang berlebihan, yang menurut Caracas melanggar prinsip kedaulatan negara serta norma hukum internasional.

Pemerintah Venezuela menilai tindakan AS sebagai bentuk intimidasi terhadap negara berdaulat, sekaligus menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan warga sipil dan kelangsungan aktivitas ekonomi nasional, terutama di sektor energi dan pelayaran.

“Presiden Nicolás Maduro menyerukan kepada PBB untuk mengambil tindakan tegas dan mengecam operasi militer AS yang berdampak serius terhadap hak asasi manusia serta keamanan regional,” kata Yvan Gil saat membacakan isi surat tersebut.

Oleh karena itu, Maduro meminta Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan meninjau situasi di Karibia dan mengambil langkah konkret untuk meredam eskalasi.

Menekankan tanggung jawab moral dan hukum komunitas internasional dalam menjaga prinsip multilateralisme serta menghormati kedaulatan negara.

Permohonan ini menjadi langkah diplomatik terbaru Caracas di tengah tekanan politik, ekonomi, dan militer dari Washington.

(Tribunnews.com / Namira)