Selasa, 23 Desember 2025 - 19:30 WIB

JALUR GAZA - Seorang pejabat senior Azerbaijan menyatakan keraguan negaranya untuk bergabung dengan pasukan internasional yang akan dikerahkan di Gaza. Hikmet Hajiyev, penasihat senior presiden Azerbaijan, mengatakan akan sulit bagi Baku untuk berpartisipasi dalam pasukan yang akan dikerahkan sebagai bagian dari rencana gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS).

Dia menyebut alasan masalah tentang cakupan mandat tersebut. Dalam pernyataannya kepada Nikkei, pejabat tersebut mengatakan Washington telah mendekati Baku untuk memasukkan pasukan Azerbaijan dalam apa yang disebutnya "Pasukan Stabilisasi Internasional".

"Belum ada keputusan akhir yang dibuat," ujar Hajiyev.

Dewan Keamanan PBB bulan lalu menyetujui resolusi untuk membentuk pasukan tersebut, mengamankan dukungan resmi dari Turki, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, dan Yordania.

Namun, sedikit kemajuan yang telah dicapai sejak saat itu.

Hajiyev menyatakan keprihatinan bahwa, “Resolusi Dewan Keamanan tidak membahas pertanyaan mengenai aturan keterlibatan khusus di Gaza, modalitas tindakan, dan cakupan mandat misi."

Ia juga menunjukkan Azerbaijan telah berperang melawan negara tetangganya, Armenia, hingga tahun 2023, dan akan sulit untuk meyakinkan rakyatnya untuk mengerahkan lebih banyak pasukan.

Pasukan tersebut akan bertugas menjaga keamanan di Gaza, melakukan demiliterisasi wilayah tersebut, dan melatih pasukan polisi Palestina untuk masa depan.

AS telah menargetkan untuk memulai operasi pasukan tersebut sekitar awal tahun baru.

Sumber yang mengetahui negosiasi tersebut mengatakan kepada Middle East Eye awal bulan ini bahwa penolakan Israel untuk menerima pasukan Turki di Gaza membuat mitra seperti Azerbaijan, Pakistan, Arab Saudi, dan Indonesia patah semangat.

Komando Pusat AS, yang telah ditugaskan mengoordinasikan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan pembentukan pasukan tersebut, mengadakan pertemuan puncak di Doha awal bulan ini.
Pertemuan tersebut mengundang sejumlah besar negara tetapi mengecualikan Turki atas permintaan Israel.

Raja Abdullah dari Yordania mengatakan dalam wawancara dengan BBC pada akhir Oktober bahwa Yordania tidak akan mengirim pasukan ke Gaza.

Seorang pejabat senior dari Uni Emirat Arab (UEA) juga mengatakan pada bulan November bahwa akan sulit bagi negara tersebut untuk bergabung saat ini.

Para pejabat Turki, yang berbicara secara anonim karena sensitivitas subjek tersebut, mengatakan kepada MEE bahwa belum ada keputusan akhir yang dibuat mengenai partisipasi Turki dalam pasukan tersebut.

Mereka mengharapkan pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump akhir bulan ini untuk memberikan klarifikasi mengenai masalah tersebut.

Turki telah menyiapkan satu brigade militer untuk kemungkinan pengerahan tersebut.

Orang-orang dalam Ankara percaya pemerintah Turki dapat hidup tanpa mengerahkan pasukan ke Gaza, tetapi mereka khawatir Hamas tidak akan mempercayai negara-negara lain seperti halnya Turki, dan seluruh pengaturan tersebut dapat berantakan dalam waktu dekat.

Pengaruh Turki atas kelompok pejuang Palestina tersebut membantu mencapai kesepakatan gencatan senjata pada bulan September.

Baca juga: Hancurkan Tekanan Barat, Indonesia Bersatu dengan Negara-negara Eurasia

(sya)