Israel Murka Anggota Parlemennya Dilarang Masuk Australia, Bawa-Bawa Hamas - inews

TEL AVIV, iNews.id - Para politisi Israel mengkritik keputusan Australia melarang anggota parlemen sayap kanan radikal, Simcha Rothman, memasuki negara itu.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyebut keputusan itu sebagai bentuk dukungan aktif pemerintah Australia kepada Hamas. Politikus kontroversial yang kerap melecehkan Masjid Al Aqsa itu juga menyebut larangan Australia terhadap Rothman merupakan noda sejarah dan aib bagi pemerintah Negeri Kangguru.

"Cemooh dari aktivis sayap kiri Israel, kolaborator Hamas, dan mereka yang mendistorsi citra Israel di dunia adalah skandal yang tidak akan pernah terhapus," kata Ben Gvir, dalam komentarnya di media sosial X, dikutip Selasa (19/8/2025).

Kritikan terhadap Australia juga datang dari Benny Gantz, pemimpin partai oposisi Biru-Putih.

"Meski terdapat perbedaan politik dan ideologis yang signifikan antara saya dan anggota Knesset Simcha Rothman, keputusan Australia untuk mencegahnya masuk bukan hanya sangat keliru, tapi juga sangat munafik," katanya.

Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke sebelumnya mengatakan permohonan visa Rothman ditolak dan tidak bisa mengajukan permohonan lagi selama 3 tahun. 

"Jika Anda datang ke Australia untuk menyebarkan pesan kebencian dan perpecahan, kami tidak menginginkan Anda di sini," kata Burke.

Tokoh radikal yang mendukung pengusiran warga Palestina dari Gaza itu sedianya memberikan pidato pada acara "Tur Solidaritas" Asosiasi Yahudi Australia di Sydney pada Kamis mendatang.

Pernyataan kontroversial Rothman lainnya, menyebut anak-anak Palestina sebagai musuh Israel. Pemerintah Australia membatalkan visa Rothman sehingga tak bisa menghadiri acara tersebut.

"Pemerintah kami mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang ingin datang ke negara ini dan menyebarkan perpecahan," ujar Burke.

Rothman merupakan politikus Partai Zionisme Religius, anggota parlemen Kneseet, bagian dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Di Knesset, dia menjabat ketua Komite Konstitusi, Hukum, dan Keadilan.

Albanese pada pekan lalu mengumumkan bahwa Australia akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum PBB bulan depan. Sebelum mengumumkan itu, Albanese menghubungi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan menyebutnya berbohong mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza.