Australia Tak Takut Diancam Trump jika Akui Negara Palestina: Kita Negara Berdaulat! - inews
Dunia Internasional,
Australia Tak Takut Diancam Trump jika Akui Negara Palestina: Kita Negara Berdaulat! - Bagian All
CANBERRA, iNews.id - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan negaranya tak takut dengan ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump karena bakal mengakui negara Palestina. Australia, kata Albanese, adalah negara berdaulat tak bisa didikte oleh pihak lain.
"Kita adalah negara berdaulat. Australia membuat keputusannya sebagai negara berdaulat," kata Albanese, seperti dikutip dari ABC News, Selasa (5/8/2025).
Pernyataan itu disampaikan Albanese setelah puluhan ribu warga Australia menggelar unjuk rasa pro-Palestina di Sydney Harbor Bridge.
Menurut Albanese, demonstrasi pada Minggu (3/8/2025) itu berlangsung damai dan menjadi kesempatan bagi warganya untuk mengungkapkan keprihatinan tentang apa yang terjadi di Gaza.
Soal pengakuan negara Palestina, Albanese menegaskan pemerintahannya sedang mempersiapkan landasan bagi apa yang disebutnya sebagai perubahan sikap yang bersejarah terkait Palestina.
"Itu hanya masalah waktu dan cara," ujarnya.
Albanese dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pemicu rencana itu dilaporkan demonstrasi besar-besaran di Sydney serta tekanan dari dalam Partai Buruh yang berkuasa untuk segera mengakui negara Palestina.
Data kepolisian Sydney mengungkap, demonstrasi itu diikuti 90.000 orang. Namun penyelenggara, Palestine Action Group Sydney, menyebut jumlah orang yang terlibat 300.000 orang, termasuk pendiri Wikileaks, Julian Assange.
Australia belum memastikan kapan akan mengakui negara Palestina, namun sekutu-sekutu Barat, termasuk Prancis, Kanada, dan Inggris, akan memberikan pengakuan resmi pada Sidang Umum PBB pada September mendatang.
Langkah Prancis dan Kanada tersebut memicu reaksi keras dari Israel maupun Amerika Serikat. Trump bahkan menaikkan tarif masuk kepada Kanada dari 25 menjadi 35 persen terkait keputusannya itu.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney meresponsnya dengan mengatakan akan membahas soal kerja sama perdagangan negaranya dengan Presiden Donald Trump.