Industri pertahanan Jepang menghadapi krisis kepercayaan terdalam setelah terungkapnya skandal sistemik yang melibatkan Kawasaki Heavy Industries (KHI). Perusahaan yang selama ini menjadi pilar utama pembuatan kapal selam Jepang terbukti melakukan penggelembungan biaya (overbilling), penyuapan personel militer, hingga manipulasi data mesin yang berlangsung selama tiga dekade.

Kasus ini tidak muncul sekaligus, melainkan terkuak helai demi helai melalui audit pajak dan investigasi internal yang intensif. Pada awal 2024, Biro Pajak Regional Osaka menemukan adanya transaksi fiktif di Galangan Kapal Kobe milik KHI. Audit menunjukkan perusahaan menciptakan dana gelap (slush funds) melalui subkontraktor untuk membiayai “fasilitas” bagi personel Angkatan Laut (JMSDF).

Berlajut pada Agustus 2024, di tengah penyelidikan dana gelap, KHI mengakui adanya manipulasi data uji pada mesin diesel untuk kapal komersial dan pembangkit listrik. Hal ini memicu kecurigaan bahwa praktik serupa terjadi di sektor militer.

Berlanjut pada November 2024 dilakukan investigasi menyeluruh, Kementerian Pertahanan (MOD) Jepang memperluas cakupan audit terhadap seluruh kontrak kapal selam KHI. Hasilnya mengejutkan, ditemukan ketidaksesuaian data uji pada hampir seluruh armada kapal selam aktif.

Dan pada akhirnya, pada 26 Desember 2025, Kementerian Pertahanan secara resmi mengumumkan penangguhan KHI dari tender proyek pertahanan setelah mengonfirmasi bahwa data mesin pada 23 dari 24 kapal selam Jepang telah dipalsukan sejak tahun 1988.

Penyelidikan mengungkap bahwa KHI melakukan dua jenis pelanggaran yang saling berkaitan dana gelap dan gratifikasi. KHI menggunakan skema penagihan palsu untuk menimbun dana yang tidak tercatat dalam buku resmi. Dana ini digunakan untuk menyuap personel militer JMSDF dengan barang-barang mewah seperti peralatan golf, konsol game, hingga biaya hiburan. Tujuannya adalah untuk memuluskan hubungan kerja dan memastikan kontrak pemeliharaan kapal tetap berjalan lancar.

Pelanggaran kedua adalah manipulasi data mesin kapal selam. Bentuk kecurangan yang paling fatal adalah pemalsuan hasil uji emisi dan konsumsi bahan bakar. Sejak tahun 1988, teknisi KHI secara rutin mengganti hasil uji aktual dengan angka-angka ideal yang tertera dalam kontrak agar mesin terlihat memenuhi standar pemerintah tanpa harus melakukan perbaikan teknis yang mahal atau menunda jadwal pengiriman.

Meskipun Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa mesin-mesin tersebut masih “aman” secara operasional, skandal ini merusak reputasi presisi manufaktur Jepang yang selama ini dikenal tanpa cela.

Sebagai bagian dari reformasi, KHI telah mengambil langkah-langkah drastis berupa pemotongan gaji besar-besaran bagi jajaran eksekutif puncak dan pemecatan personel yang terlibat langsung, kemudian menghilangkan campur tangan manusia dalam pencatatan hasil uji mesin melalui sistem digital yang terintegrasi secara otomatis ke database pemerintah.

Tidak itu saja, dilakukan pengawasan eksternal dengan menunjuk komite etik independen untuk mengawasi setiap transaksi dengan subkontraktor guna mencegah munculnya kembali dana gelap.

“Kami sangat menyesali tindakan yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat Jepang dan kedaulatan pertahanan negara. Kami berkomitmen untuk membangun kembali sistem yang benar-benar transparan,” tulis manajemen KHI dalam pernyataan resminya.

Skandal KHI memaksa Jepang untuk melakukan bersih-bersih internal di saat mereka sebenarnya perlu berlari kencang. Tantangan terbesarnya bukan hanya memperbaiki mesin kapal selam, tetapi memperbaiki integritas hubungan antara militer dan industri pertahanan (Military-Industrial Complex) agar tidak menjadi titik lemah yang bisa dieksploitasi oleh lawan. (Gilang Perdana)