Menlu AS Rubio Dilaporkan Tak Akan Cegah Israel Rebut Tepi Barat dari Palestina - inews

WASHINGTON, iNews.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio dilaporkan tidak akan menentang rencana Israel mencaplok Tepi Barat dari Palestina. Kabar ini memunculkan tanda tanya besar tentang sikap resmi pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap langkah kontroversial Israel yang ditentang masyarakat internasional tersebut.

Portal berita Axios, mengutip dua pejabat Israel, menyebut Rubio dalam pertemuan tertutup menegaskan bahwa Washington tidak akan menghalangi langkah Israel. Bukan hanya secara pribadi, Rubio juga menyebut pemerintahan Trump tak akan menghalanginya.

“Pemerintahan Trump tidak akan menghalangi aneksasi,” kata sumber tersebut, seperti dilaporkan Kamis (4/9/2025).

Namun, pandangan Rubio ini tidak sepenuhnya sejalan dengan sejumlah pejabat lain di lingkaran Trump. 

Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, justru memperingatkan bahwa pencaplokan Tepi Barat akan menjadi hambatan serius bagi upaya kerja sama AS dengan dunia Arab, khususnya dalam menyusun rencana pascaperang Gaza.

Selain itu, Witkoff menilai rencana aneksasi akan mengancam kesepakatan damai potensial antara Israel dan Arab Saudi. Sebab, langkah sepihak Israel diyakini dapat memicu penolakan keras dari negara-negara Arab yang selama ini dijajaki untuk memperluas normalisasi hubungan.

Israel sebelumnya tengah mempertimbangkan rencana untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah melakukan diskusi awal membahas masalah ini 2 pekan lalu. Meski demikian Kabinet Keamanan Israel belum membahasnya secara rinci serta belum ada keputusan yang dibuat.

Para pejabat Israel mengatakan Netanyahu sedang mempertimbangkan beberapa skala dan tingkat opsi aneksasi, mulai dari pengambilalihan terbatas beberapa permukiman Yahudi hingga pendekatan lebih luas yang menyerukan pencaplokan Area C, mencakup 60 persen wilayah tersebut.

Israel merebut Tepi Barat dari Yordania dalam perang 1967 dan mulai membangun permukiman Yahudi di sana setelahnya. Keputusan itu bertentangan dengan hukum internasional. 

Palestina menginginkan Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza sebagai bagian negaranya di masa depan.