SYDNEY - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese membela keputusan pemerintahnya untuk mengakui negara Palestina. Itu dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam langkah tersebut sebagai "hadiah yang absurd bagi terorisme."

Sebuah konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara akan diadakan di New York pada hari Senin.

Lebih banyak negara, termasuk Prancis, diperkirakan akan secara resmi mengakui negara Palestina selama pertemuan tingkat tinggi minggu ini.

Namun, terlepas dari berapa banyak negara yang mengakui kenegaraan Palestina, keanggotaan penuh PBB tetap bergantung pada persetujuan Dewan Keamanan PBB, di mana AS memegang hak veto. Pada tahun 2012, Palestina diberikan status negara pengamat non-anggota di PBB.

"Australia telah mengemukakan posisi dalam mengakui Palestina yang konsisten dengan apa yang telah lama menjadi posisi bipartisan di Australia. Kami mendukung solusi dua negara," ujarnya, berbicara kepada para wartawan di PBB di New York.

Albanese mencatat bahwa Australia memainkan "peran positif" ketika PBB membentuk negara Israel pada tahun 1948, menekankan bahwa "pembentukan dua negara adalah apa yang dibayangkan."

Baca Juga: Pengakuan Negara Palestina Menguat, Inggris Ancam Israel agar Tidak Balas Dendam

Ia menyerukan diakhirinya pertumpahan darah yang terjadi saat ini, dengan mengatakan: "Siklus kekerasan harus diakhiri. Hamas tidak dapat memainkan peran apa pun dalam negara Palestina di masa depan. Namun Australia juga sangat jelas bahwa kami ingin melihat berakhirnya hilangnya nyawa yang tidak bersalah, baik warga Israel maupun Palestina."

Perdana Menteri juga menyerukan gencatan senjata segera, pembebasan para sandera, dan dimulainya kembali bantuan kemanusiaan ke Gaza untuk mengatasi "bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di sana."

Ia menekankan bahwa perdamaian abadi membutuhkan "langkah-langkah menuju solusi jangka panjang" agar "warga Israel dan Palestina (dapat) hidup berdampingan secara damai dan aman di masa mendatang."

Sebelumnya, Albanese mengumumkan bahwa "mulai hari ini, Minggu, 21 September 2025, Persemakmuran Australia secara resmi mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat" dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di platform perusahaan media sosial AS, X.

Ia mengatakan langkah tersebut "mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk sebuah negara mereka sendiri" dan sejalan dengan keputusan serupa oleh Kanada dan Inggris sebagai bagian dari "upaya internasional terkoordinasi untuk membangun momentum baru bagi solusi dua negara."

Pada hari yang sama, Netanyahu mengkritik pengakuan yang diumumkan oleh Australia, Inggris, dan negara-negara lain, menyebutnya sebagai "hadiah yang absurd bagi terorisme."

(ahm)