Trump Cabut Izin Keamanan 37 Pejabat dan Mantan Pejabat Intelijen AS - Beritasatu

Washington, Beritasatu.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut izin keamanan 37 pejabat pemerintah saat ini dan mantan pejabat keamanan nasional dalam langkah pembalasan terbaru yang menargetkan pegawai komunitas intelijen federal.

Memo dari Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard menuduh para individu yang bersangkutan terlibat dalam “politisasi atau persenjataan intelijen” untuk kepentingan pribadi atau partisan, gagal melindungi informasi rahasia, dan melakukan perilaku merugikan lainnya. Namun, memo tersebut tidak menyertakan bukti konkret untuk mendukung tuduhan ini.

Banyak dari pejabat yang menjadi sasaran sudah lama meninggalkan pemerintahan setelah menjabat di posisi senior keamanan nasional atau peran kurang dikenal, termasuk mereka yang menyoroti keterlibatan Rusia dalam pemilu 2016. Beberapa juga diketahui pernah menandatangani surat kritis terhadap Trump pada 2019, yang kembali disorot di media sosial baru-baru ini.

Langkah ini dianggap bagian dari strategi lebih luas pemerintahan Trump untuk menggunakan pengaruh pemerintah terhadap pihak-pihak yang dianggap musuh. Para kritikus menilai pencabutan izin keamanan dapat meredam suara berbeda dari komunitas intelijen yang terbiasa menyajikan beragam perspektif sebelum merumuskan penilaian.

“Ini adalah keputusan yang melanggar hukum dan inkonstitusional,” kata Mark Zaid, pengacara keamanan nasional yang izinnya juga dicabut.

Ia menekankan tuduhan politisasi intelijen tidak berdasar.

Gabbard membela tindakan tersebut dan menyatakan bahwa izin keamanan merupakan hak istimewa, bukan hak.

“Mereka yang mengkhianati sumpah pada Konstitusi dan mengutamakan kepentingan sendiri di atas rakyat Amerika telah melanggar amanah suci,” tulisnya di X.

Pencabutan izin ini juga berkaitan dengan upaya pemerintahan Trump meninjau ulang penilaian komunitas intelijen tahun 2017 tentang campur tangan Rusia dalam pemilu 2016. Peninjauan tersebut termasuk mendeklasifikasi dokumen lama yang bertujuan menimbulkan keraguan atas keabsahan temuan intelijen.

Izin keamanan sangat penting, baik bagi pegawai pemerintah saat ini maupun mantan pejabat yang pekerjaannya di sektor swasta memerlukan akses ke informasi sensitif. Pencabutan izin dapat menyulitkan mereka dalam menjalankan tugasnya, meski belum jelas berapa banyak mantan pejabat yang masih membutuhkan izin tersebut.

Sejak hari pertama masa jabatannya, Trump juga telah mencabut izin keamanan mantan Presiden Joe Biden, mantan Wakil Presiden Kamala Harris, serta sejumlah mantan pejabat intelijen yang menandatangani surat kritis tentang Hunter Biden pada 2020. Beberapa mantan pengacara di firma hukum terkemuka juga menjadi sasaran, meski penolakan hakim federal membatalkan sebagian upaya tersebut.

Banyak dari pejabat yang menjadi sasaran dalam aksi terbaru ini merupakan bagian dari tim keamanan nasional Biden dan baru mengetahui pencabutan izin melalui laporan berita. Beberapa mempertimbangkan tindakan hukum terhadap keputusan ini.

Langkah pencabutan izin keamanan pejabat intelijen ini menimbulkan kontroversi luas di AS, mempertegas ketegangan antara pemerintahan Trump dengan komunitas intelijen yang sebelumnya telah lama bekerja menjaga keamanan nasional.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu