- Otoritas

memperingatkan bahwa relokasi 1,3 juta warga sipil dari wilayah utara ke selatan "hampir mustahil". Itu sebagai penolakan keras mereka terhadap upaya yang dilakukan Israel.

"Provinsi-provinsi di Gaza Selatan tidak dapat menampung 1,3 juta orang yang terpaksa mengungsi dari Kota Gaza," kata kantor media pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Peringatan ini muncul di tengah persiapan Israel untuk menduduki Kota Gaza dan mengungsikan penduduknya ke selatan.

Menurut para saksi, militer menghancurkan seluruh permukiman di utara Kota Gaza dan memerintahkan penduduk untuk mengungsi ke selatan.

Israel Kuasai 77 Persen Wilayah Gaza, 3 Alasan Relokasi 1,3 Juta Warga Palestina ke Rafah Mustahil Terwujud

1. Dibutuhkan 250.000 Tenda

Kantor tersebut menyatakan bahwa sejak Israel mengizinkan masuknya tenda dan perlengkapan tempat tinggal, hanya sekitar 10.000 tenda – hanya 4% dari 250.000 tenda dan karavan yang dibutuhkan – yang telah memasuki Gaza.

“Angka ini mencerminkan manipulasi dan keterlambatan dalam menanggapi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak,” katanya.

Baca Juga: 10 Negara Terbaik yang Mengizinkan Kewarganegaraan Ganda, Salah Satunya Tetangga Indonesia

2. Tidak Ada Infrastruktur di Gaza Selatan

Kantor tersebut menyatakan bahwa saat ini tidak ada tenda atau perlengkapan tempat tinggal yang tersedia di perlintasan perbatasan karena pembatasan kompleks yang diberlakukan oleh Israel terhadap organisasi bantuan internasional, yang memperburuk penderitaan ratusan ribu orang yang mengungsi.

3. Israel Sudah Menguasai 77 Persen Wilayah Gaza

“Pada saat yang sama, area aman untuk relokasi di Gaza selatan tidak ada, karena tentara Israel menguasai hampir 77% wilayah di Gaza, sehingga hampir mustahil untuk melakukan pengungsian baru dan membahayakan nyawa mereka yang terpaksa mengungsi.”

Pada hari Jumat, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyetujui rencana militer untuk menduduki Kota Gaza, dan bersumpah akan melakukan penembakan besar-besaran dan pengungsian penduduk.

Israel telah membunuh hampir 62.700 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Kampanye militer tersebut telah menghancurkan wilayah kantong tersebut, yang kini menghadapi kelaparan.

November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilakukannya di wilayah kantong tersebut.

(ahm)