AS Batalkan Perundingan Dagang dengan India, PM Modi Siapkan Jurus Balasan - Kompas

KOMPAS.com – Amerika Serikat (AS) membatalkan rencana perundingan dagang dengan India yang semula dijadwalkan berlangsung pada 25–29 Agustus 2025 di New Delhi.

Menurut laporan NDTV Profit yang dikutip Reuters, Minggu (17/8/2025), pembatalan tersebut membuat negosiasi perjanjian perdagangan bilateral ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Padahal, India berharap perundingan itu dapat memberi keringanan sebelum tarif tambahan AS atas barang-barang India mulai berlaku pada 27 Agustus.

Awal Agustus, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif tambahan sebesar 25 persen untuk produk asal India dengan alasan New Delhi masih mengimpor minyak dari Rusia.

Kebijakan ini membuat bea masuk atas sebagian ekspor India naik hingga 50 persen, salah satu yang tertinggi yang pernah dikenakan kepada mitra dagang AS.

Perundingan dagang antara New Delhi dan Washington sejauh ini sudah berlangsung lima putaran, tetapi menemui jalan buntu terkait pembukaan sektor pertanian serta peternakan sapi perah India, dan penghentian impor minyak Rusia.

Kementerian Luar Negeri India menilai kebijakan AS tidak adil. “India dikritik karena membeli minyak Rusia, sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa juga masih membeli barang dari Rusia,” demikian pernyataan resmi pemerintah India.

Baca juga: Tarif Trump Bikin Investor China Bidik Indonesia Jadi Lokasi Bisnis Baru

PM Modi Serukan Kemandirian dan Pemangkasan Pajak

Lihat Foto

Dalam pidato Hari Kemerdekaan India pada 15 Agustus 2025, Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan komitmennya melindungi sektor pertanian di tengah konflik dagang dengan Washington.

“Petani, nelayan, dan peternak adalah prioritas utama kami. India tidak akan pernah berkompromi dalam melindungi kepentingan petani,” ujar PM di Benteng Merah, New Delhi, dikutip dari Reuters. 

Sebagai respons atas tekanan tarif, PM Modi mengumumkan pemangkasan pajak barang dan jasa (GST) mulai Oktober 2025. Langkah ini diharapkan dapat mendorong konsumsi domestik, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi India yang selama ini menjadi salah satu yang tercepat di dunia.

PM Modi juga mendorong kemandirian melalui program produksi nasional, termasuk chip semikonduktor, mesin jet, hingga baterai kendaraan listrik. Pemerintah menargetkan India bisa mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat rantai pasok dalam negeri.

Baca juga: Gara-gara Tarif Trump, Kedai Kopi di AS Naikkan Harga hingga 25 Persen

India Serukan Boikot Produk AS

Kebijakan tarif AS berpotensi mengganggu akses ekspor India ke pasar AS, yang pada 2024 mencapai hampir 87 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.435 triliun (kurs Rp 16.500 per dollar AS). Ekspor tersebut mencakup tekstil, alas kaki, udang, dan perhiasan.

Sebagai balasan, sebagian pendukung PM Modi mendorong boikot produk-produk AS, mulai dari McDonald’s, Coca-Cola, hingga perusahaan teknologi seperti Amazon dan Apple.

Ketegangan dagang ini menambah tekanan politik domestik bagi PM Modi. Petani, yang menjadi basis penting dukungannya, sebelumnya sempat memaksanya mencabut undang-undang reformasi pertanian pada 2021 setelah gelombang protes besar-besaran.

Kini, dengan tarif baru AS yang semakin menekan ekspor, New Delhi menghadapi tantangan berat untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepentingan petani, dan hubungan dagang internasional.

Baca juga: India Jadi Pelampiasan Trump jika Negosiasi dengan Putin di Alaska Gagal

Alaska "Dikepung" Kapal Perang AS dan Rusia-China Jelang Pertemuan Trump-Putin